Perlindungan Data Pribadi memberi masyarakat hak yang jelas saat data mereka bocor: mendapat penjelasan dari perusahaan, meminta data diperbaiki atau dihapus, menarik persetujuan, hingga menuntut ganti rugi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mewajibkan pengendali data memberitahukan kebocoran kepada korban dan lembaga pengawas paling lambat 3 x 24 jam.
Apa saja hak masyarakat saat data pribadinya bocor?
Dalam kerangka Perlindungan Data Pribadi, hak subjek data diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 13 UU PDP. Korban berhak tahu identitas pengendali data, dasar hukum, dan tujuan pemrosesan data. Korban juga berhak mengakses datanya yang disimpan perusahaan, meminta perbaikan atas data yang tidak akurat, serta meminta penghapusan data yang tidak lagi diperlukan.
Korban juga berhak menarik persetujuan, meminta pembatasan pemrosesan, dan mengajukan keberatan atas keputusan otomatis dan pembuatan profil. Korban berhak atas portabilitas data, yaitu meminta datanya dipindahkan ke pengendali lain. Bila perusahaan lalai dan menimbulkan kerugian, korban dapat menuntut ganti rugi secara perdata.
Apa yang wajib dilakukan perusahaan saat kebocoran terjadi?
Pasal 46 UU PDP mewajibkan pengendali data memberi pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data terdampak dan lembaga pengawas. Pemberitahuan itu memuat data yang terungkap, kapan dan bagaimana data itu terungkap, serta upaya penanganan dan pemulihannya.
Perusahaan juga wajib menghentikan penyebaran dan memperbaiki celah keamanan. Per September 2026, lembaga pengawas yang diamanatkan UU PDP belum terbentuk, sehingga pengawasan sementara berada di Komdigi. Warga yang mengurus laporan di tengah hujan dapat memakai Elfs Active Waterproof Riding Raincoat | Jas Hujan Motor Setelan Waterproof Seal Tape.
Berapa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi?
Pasal 65 jo. Pasal 67 UU PDP mengatur tiga perbuatan pidana. Memperoleh atau mengumpulkan data pribadi orang lain secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar. Mengungkapkan data pribadi orang lain dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar. Menggunakan data pribadi orang lain dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.
Membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp6 miliar (Pasal 66 jo. Pasal 68). Pasal 57 UU PDP juga memungkinkan denda administratif sampai 2 persen dari pendapatan tahunan pengendali data.
Langkah apa yang harus dilakukan korban kebocoran data?
Langkah pertama: ganti kata sandi akun yang terdampak dan aktifkan autentikasi dua faktor, terutama pada surel dan perbankan. Pantau rekening dan riwayat transaksi; bila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi bank untuk memblokir rekening atau kartu. Waspadai phishing yang memanfaatkan data bocor.
Simpan bukti: tangkapan layar pemberitahuan kebocoran, pesan mencurigakan, dan bukti transaksi. Sampaikan keberatan atau permintaan penghapusan data kepada perusahaan yang datanya bocor, lalu laporkan lewat aduankonten.id milik Komdigi. Bila sudah ada kerugian, laporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) terdekat, patrolisiber.id, atau call center 110. Warga Kabupaten Batang dapat melapor ke SPKT Polres Batang. Petugas lapangan yang bekerja di tengah hujan dapat memakai Jas Hujan Setelan Motor Galoer AVRIXO Series Pria Wanita PVC Tebal Kualitas Premium Anti Rembes, Nyaman Dipakai Untuk Kerja.
Bagaimana data anak dilindungi dari kebocoran?
Data anak termasuk data pribadi spesifik. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS), disahkan 27 Maret 2025, mewajibkan privasi anak pada tingkat tertinggi secara default, melarang pembuatan profil anak untuk kepentingan komersial, dan melarang pengumpulan lokasi presisi anak secara default.
Orang tua atau wali berhak memberi atau menarik persetujuan atas pemrosesan data anak. Bila data anak bocor, orang tua dapat meminta penjelasan dan penghapusan data kepada pengendali data, melapor ke Komdigi, dan melapor ke kepolisian bila ada kerugian.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa lama perusahaan harus memberitahu korban kebocoran data?
Paling lambat 3 x 24 jam sejak kebocoran diketahui, sesuai Pasal 46 UU PDP.
Apa saja hak korban kebocoran data?
Hak atas informasi, akses, perbaikan, penghapusan, penarikan persetujuan, pembatasan pemrosesan, keberatan, portabilitas data, dan menuntut ganti rugi.
Berapa sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi?
Memperoleh data orang lain 5 tahun/Rp5 miliar, mengungkapkan 4 tahun/Rp4 miliar, menggunakan 5 tahun/Rp5 miliar; memalsukan data 6 tahun/Rp6 miliar.
Ke mana melapor bila data pribadi bocor?
Ke perusahaan yang datanya bocor, aduankonten.id milik Komdigi, SPKT, patrolisiber.id, atau call center 110 bila sudah ada kerugian.
Apakah data anak mendapat pelindungan khusus?
Ya. PP 17/2025 melarang profiling anak dan pengumpulan lokasi presisi secara default.
Kesimpulan
Perlindungan Data Pribadi bukan sekadar aturan bagi perusahaan, melainkan hak nyata bagi setiap warga: berhak tahu, mengakses dan memperbaiki data, meminta penghapusan, dan menuntut ganti rugi bila dirugikan. Perusahaan yang datanya bocor wajib memberitahu korban dan lembaga pengawas dalam 3 x 24 jam, sementara pelaku terancam pidana penjara hingga 6 tahun. Korban perlu segera mengganti kata sandi, mengaktifkan autentikasi dua faktor, menyimpan bukti, dan melapor. Warga yang mengurus laporan ke luar rumah saat hujan dapat memakai Setelan Jas hujan raincoat untuk Pria dan Wanita Anti-bocor / jas hujan untuk sepeda motor tebal.

