Berita Hukum Terbaru 2026 mencatat dua perkembangan besar: DPR mengesahkan UU Perampasan Aset pada 19 November 2026, dan Kapolri menerbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang kode etik Polri pada 16 November 2026. Transisi aturan pidana dari UU ITE ke KUHP baru sejak 2 Januari 2026 juga memengaruhi pasal pencemaran dan berita bohong.
Apa isi UU Perampasan Aset?
Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada 19 November 2026 menyetujui RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani; seluruh fraksi menyatakan setuju.
Undang-undang ini terdiri dari 74 pasal dengan 397 DIM, berlaku 12 bulan setelah diundangkan, setelah badan pelaksana terbentuk, serta membuka jalan bagi badan pengelola dan Badan Pengawas Perampasan Aset. Nomor undang-undang belum ditetapkan.
Apa yang berubah dalam Perpol 4/2026?
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 soal Kode Etik Profesi Polri disahkan dan diundangkan pada 16 November 2026 oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dengan sembilan poin perubahan. Masa penempatan khusus (patsus) dipangkas dari paling lama 30 hari kerja menjadi paling lama 20 hari kalender. Anggota majelis sidang etik kini dapat berasal dari personel yang pangkatnya maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar; hak banding hanya untuk terduga pelanggar.
Bagaimana UU ITE berubah setelah KUHP baru berlaku?
Sejak KUHP baru (UU 1/2023) berlaku 2 Januari 2026, sejumlah pasal UU ITE — yang berubah tiga kali: UU 11/2008, UU 19/2016, dan UU 1/2024 — tidak lagi berdiri sendiri. Pasal 27 ayat (1), 27A, 28 ayat (2)–(3), 36, serta sebagian Pasal 45 dan 45A hanya berlaku sampai KUHP baru berlaku, lalu merujuk KUHP: Pasal 433 (pencemaran), 434 (fitnah), 436 (penghinaan ringan), delik aduan (Pasal 440), pemberatan sepertiga bila elektronik (Pasal 441); berita bohong diatur Pasal 263–264 KUHP.
Pasal 27A adalah delik aduan absolut, maksimal dua tahun penjara atau denda Rp400 juta (Pasal 45 ayat (4), untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026); putusan MK 105/PUU-XXII/2024 menegaskan “orang lain” di pasal itu adalah individu. Pasal 28 ayat (1) tetap berlaku: enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak kategori V (Rp500 juta) via Pasal 45A ayat (1) menurut UU 1/2026 Pasal 2 ayat (5) huruf e. Rp1 miliar hanya berlaku untuk perbuatan sebelum 2 Januari 2026 dan untuk Pasal 27B tentang pemerasan elektronik (enam tahun/Rp1 miliar). Perubahan inilah yang membuat Berita Hukum Terbaru 2026 penting dipahami sebelum mengunggah di media sosial.
Apa yang diatur PP TUNAS dan UU PDP?
PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) disahkan 27 Maret 2025: anak adalah seseorang di bawah 18 tahun dan penyelenggara sistem elektronik wajib melindunginya; masa transisi dua tahun. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengancam pada Pasal 65 dan 67: memperoleh data pribadi secara melawan hukum lima tahun/Rp5 miliar, mengungkapnya empat tahun/Rp4 miliar, dan menggunakannya lima tahun/Rp5 miliar. Orang tua yang menjemput anak sekolah saat hujan tetap membutuhkan perlengkapan seperti Jas Hujan Vortex Poncho Oversized Waterproof Tebal Jumbo Anti Rembes.
Bagaimana perkembangan sidang Gus Yaqut?
Pada sidang lanjutan 19 November 2026, Gus Alex bersaksi untuk Gus Yaqut dan kawan-kawan serta menyangkal adanya fee. Hingga 20 November 2026 belum ada putusan.
Ke mana warga bisa melapor?
Warga dapat melapor ke SPKT atau melalui kanal daring: patrolisiber.id (kejahatan siber), aduankonten.id (konten negatif), cekrekening.id (rekening penipuan), aduannomor.id (nomor penipu), lapor.go.id (pelayanan publik), dan nomor darurat 110. Pengaduan jasa keuangan dapat disampaikan ke OJK 157 atau IASC; penipuan investasi ditangani Satgas PASTI. Di Kabupaten Batang, warga dapat mendatangi SPKT Polres Batang. Warga yang melapor saat hujan dapat menyiapkan pelindung seperti Jas Hujan Monarki Original PVC 0.25 Tebal Anti Rembes.
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan UU Perampasan Aset berlaku?
12 bulan setelah diundangkan, setelah badan pelaksana terbentuk; nomor undang-undang belum ditetapkan.
Apakah Pasal 28 ayat (1) UU ITE masih berlaku?
Ya: enam tahun penjara dan/atau denda kategori V (Rp500 juta).
Berapa ancaman maksimal pencemaran nama baik?
Pasal 27A delik aduan absolut: maksimal dua tahun penjara atau denda Rp400 juta (perbuatan sebelum 2 Januari 2026); setelah itu merujuk Pasal 433–436 KUHP.
Apa itu PP TUNAS?
PP 17/2025 tentang pelindungan anak di ruang digital; anak di bawah 18 tahun; masa transisi dua tahun.
Ke mana melapor bila data pribadi disalahgunakan?
Melalui SPKT, patrolisiber.id, lapor.go.id, atau OJK 157 dan IASC; ancaman UU PDP hingga lima tahun/Rp5 miliar.
Kesimpulan
Berita Hukum Terbaru 2026 menunjukkan arah yang jelas: negara memperkuat pemulihan aset kejahatan lewat UU Perampasan Aset, memperketat etik Polri lewat Perpol 4 Tahun 2026, dan menata ulang aturan pidana siber lewat transisi UU ITE ke KUHP baru. Bagi warga, yang terpenting adalah memahami aturan sebelum bertindak: periksa fakta, simpan bukti, laporkan melalui kanal resmi. Perlengkapan harian pun tetap dibutuhkan, misalnya Jas Hujan Dewasa Premium Tebal Anti Rembes bagi warga yang beraktivitas di luar rumah saat hujan.

