Perlindungan Anak di Era Digital menuntut tiga hal sekaligus: aturan tegas bagi platform digital, pendampingan aktif orang tua, dan layanan pengaduan yang mudah dijangkau. Indonesia kini memiliki payung hukum baru, PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik melindungi anak di bawah 18 tahun. Namun aturan saja tidak cukup: kekerasan terhadap anak masih marak dan ribuan konten pornografi anak beredar.
Apa yang diatur PP 17 Tahun 2025?
PP 17 Tahun 2025 disahkan pada 27 Maret 2025 sebagai pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Peraturan ini mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, dan mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) melindungi anak sejak tahap pengembangan produk hingga produk itu beroperasi.
Kewajibannya mencakup informasi batas usia, verifikasi pengguna anak, dan mekanisme pelaporan. PSE wajib memperoleh persetujuan orang tua atau wali dan mengatur privasi anak pada tingkat tertinggi secara default. Risiko setiap produk, layanan, dan fitur wajib dinilai: kontak dengan orang tidak dikenal, paparan konten pornografi dan kekerasan, eksploitasi anak sebagai konsumen, serta ancaman bagi kesehatan anak.
PSE juga dilarang membuat profil anak untuk kepentingan komersial dan mengumpulkan lokasi presisi anak. PSE diberi masa transisi dua tahun, dan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pemutusan akses.
Seberapa besar ancaman anak di ruang digital?
Komdigi mencatat 26.869 konten pornografi anak telah ditangani sepanjang Oktober 2024 hingga November 2026. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengumumkannya pada 18 November 2026 dan menekankan penindakan harus berlanjut ke pelacakan pelaku dan pelindungan korban. Pada Januari–November 2026, Komdigi juga menindak 1.665.782 konten negatif dari seluruh kategori, bukan hanya konten terkait anak.
Perlindungan Anak di Era Digital bukan sekadar soal memblokir konten. Data SIMFONI PPA KemenPPPA mencatat 35.131 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2025. Hingga Oktober 2025, dari 25.180 kasus, sekitar 58 persen terjadi di rumah tangga dan kekerasan seksual paling dominan (11.049 kasus). Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) mencatat satu dari dua anak Indonesia pernah menjadi korban.
Apa yang bisa dilakukan orang tua di rumah?
Kenali aplikasi dan gim yang dipakai anak, lalu aktifkan kontrol orang tua dan privasi pada tingkat tertinggi. Sepakati batas waktu layar bersama anak agar aturan itu dipahami dan ditaati. Anak perlu diajari agar tidak membagikan data pribadi, lokasi, dan foto kepada orang tak dikenal di internet.
Bangun komunikasi agar anak berani bercerita ketika menerima pesan yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Perubahan perilaku, misalnya anak tiba-tiba menarik diri atau enggan membuka gawai, perlu diperhatikan. Pendampingan juga berlaku di luar rumah: saat menjemput anak sekolah di musim hujan, orang tua membutuhkan perlengkapan praktis seperti Raincoat Jas Hujan Sepeda Motor Safety Setelan Celana Bahan Kain Nylon agar anak tidak kehujanan.
Bagaimana pemerintah menangani kasus kekerasan terhadap anak?
Penanganan kasus berjalan melalui UPTD PPA di daerah. Hingga Oktober 2025, baru 34 provinsi dan 389 kabupaten/kota, atau sekitar 73 persen daerah, yang memiliki UPTD PPA. Artinya, masih ada daerah tanpa layanan terpadu sehingga korban harus menempuh jarak lebih jauh.
Masyarakat dapat melapor melalui SAPA 129 milik KemenPPPA, UPTD PPA setempat, kepolisian, atau kanal aduan konten Komdigi. Penguatan layanan ini juga menjadi pekerjaan rumah di daerah, termasuk Kabupaten Batang (857,21 kilometer persegi, 838.187 jiwa pada 2024 menurut BPS, 15 kecamatan). Petugas pendamping yang bekerja lapangan menembus hujan membutuhkan perlengkapan seperti GOVERA Jas Hujan Pria Wanita Dewasa Unisex Anti Air Waterproof Raincoat Ponco Motor PP032 agar kunjungan tetap berjalan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu PP TUNAS?
PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, disahkan 27 Maret 2025. PP ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik melindungi anak di bawah 18 tahun.
Sejak usia berapa anak boleh memiliki akun media sosial?
PP 17 Tahun 2025 membagi anak dalam kelompok usia 3–5, 6–9, 10–12, 13–15, dan 16 hingga sebelum 18 tahun. Akses anak perlu persetujuan orang tua atau wali.
Ke mana melapor bila anak menjadi korban?
Melalui SAPA 129 milik KemenPPPA, UPTD PPA di daerah, kepolisian, atau kanal aduan konten Komdigi. Simpan bukti tangkapan layar dan tautan sebelum melapor.
Apakah menghapus konten berbahaya sudah cukup?
Tidak. Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan pada 18 November 2026, penindakan harus berlanjut ke pelacakan pelaku dan pelindungan korban.
Apa tanda anak mengalami kekerasan daring?
Anak tiba-tiba menarik diri, enggan membuka gawai, takut pergi ke sekolah, atau prestasi belajarnya menurun. Ajak anak bercerita tanpa menyalahkan, lalu laporkan.
Kesimpulan
Perlindungan Anak di Era Digital bergerak maju dengan PP 17 Tahun 2025, tetapi aturan itu baru bekerja bila dijalankan bersama: platform mematuhi kewajibannya, orang tua mendampingi anak, dan pemerintah memperluas layanan pengaduan. Pendampingan pun tidak berhenti di layar — keluarga yang mendampingi anak di luar rumah membutuhkan perlindungan memadai, misalnya Alusbagus Jas Hujan Motor 2 Kepala Jumbo Ponco 2 in 1 Dua Orang untuk pengendara berboncengan. Tanpa ketiganya berjalan bersama, anak tetap rentan di ruang digital.

